Oleh: Kabul Setio Utomo
Pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda, partai kader (partai pemilih) dan partai anggota (massa). Partai kader tidak memiliki terlalu banyak anggota. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Seleksi kandidat biasanya melalui primaries (pemilu pendahuluan) yang sering melibatkan publik. Karena jumlah anggota kecil partai kader membutuhkan penggunaan media (dengan biaya tinggi) untuk komunikasi dengan pemilih.Salah satu Contoh Partai Kader adalah PKS (Arbi Sanit, 2004 :2).
Partai anggota membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader dan bersifat bottom-up. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Mereka membayar iuran, dapat dimobilisir pada masa kampanye secara gratis dan sukarelawan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program dan gagasan partainya. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya. Partai-partai besar di Indonesia pada umumnya merupakan partai anggota, misalnya Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.
Sementara ditinjau dari idiologi Partai Politik di Indonesia terbagi atas dua ideologi yaitu idiologi Nasionalis dan ideologi Agama. Partai Politik yang beraliran nasionalis biasanya lebih terbuka dan mempunyai karakteristik sebagai partai massa, sebagai contoh adalah Partai Golkar dan PDIP,PAN,PKB sementara partai politik yang beridiologi Agama lebih cenderung mempunyai karakteristik tertutup. Partai Politik beridiologi agama misalnya PPP dan PKS.
Partai politik di daerah khususnya di Kabupaten Wonosobo, dari 6 partai Politik besar yaitu PDIP, PKB, Golkar,PAN,PPP, dan Partai Demokrat, mempunyai ideologi Nasionalis (PDIP,PKB,Golkar, PAN dan Partai Demokrat) dan Agama (PPP). Sementara ditinjau dari karakteristiknya semuanya adalah partai Massa. Massayarakt pendukung PDIP adalah wong cilik, PKB dengan massa kaum Nahdiyyin, Golkar dengan massa birokrat dan kaum menengah, PAN dengan Massa muhammadiyah dan kaum Kota, Demokrat dengan SBY-ersnya (pendukung SBY), dan PPP dengan massa tradisional berbasis Pesantren.
Adanya Ideologi dan Basis massa yang jelas dari keenam Partai Politik di atas, maka implikasinya adalah mereka berhasil meraih kursi DPRD Kabupaten Wonosobo, yaitu PDIP (14 Kursi) PKB (12 Kursi) , sedangkan tiga partai yaitu PAN, PPP, dan Partai Golkar Partai Golkar masing-masing mendapatkan 6 Kursi dan 1 Kursi diraih oleh Partai Demokrat. (www.KPU-jateng.go.id).
Menurut analisis Penulis, kondisi yang akan terjadi pada pemilu 2009 ini tidak akan jauh berbeda dengan pemilu 2004, dimana partai-partai tersebutlah yang akan tetap mendominasi Peta Politik Lokal di Wonosobo. Namun demikian mungkin saja peta kekuatan itu bisa berubah dikarenakan ada beberapa Kondisi khas yang terjadi pada Partai, dan perubahan perilaku memilih masyarakat.
Analisis Perilaku Memilih (electoral behaviour)
Perilaku memilih (electoral behaviour) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik (political behaviour). Perilaku politik merupakan perilaku yang dapat dipahami sebagai perbuatan, kelakuan, atau tindakan, dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok atau masyarakat sebagai respon terhadap stimulan atau lingkungan politik tertentu, terutama sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, dalam berbagai bentuk.
Penentuan untuk memilih atau memihak kepada satu kekuatan politik, dipandang sebagai suatu produk dari sikap dan disposisi psikis dari pemilih (August Cambell, 1960). Mazhab psikologis ini mempercayai bahwa perilaku memilih dapat dideteksi dengan dua konsep. Pertama, political involvement, yaitu perasaan penting atau tidaknya seseorang untuk terlibat dalam isu-isu politik yang bersifat umum (general). Kedua, party identification, yaitu preferensi (suka/tidak suka) dari seseorang terhadap satu partai atau kelompok politik tertentu.
Ditinjau dari sisi political involvement, maka hal ini bisa membawa kecenderungan perubahan pilihan terhadap partai Politik. Karena hal ini merupakan proses psikologis dari masyarakat pemilih yang mampu menakar dan mengamati sejauh apa akibat yang ditimbulkan dari pilihanya. Sebagai contoh ketika dalam Pemilu 2004 seseorang memilih Partai A tapi pada kenyataanya tidak banyak membawa perubahan baik pada masyarakat maupun dirinya maka kemungkinan besar ia akan mengganti pilihanya atau bahkan Golput, karena mengnaggap pilihanya tidak mempunyai nilai lagi. Hal ini bisa terjadi di Wonsosobo dikarenakan terjadinya proses politik yang demokratis sedikit banyak akan mempengaruhi pola pemikiran yang lebih kritis dan pengetahuan politik dari masyarakat yang lebih terbuka.
Ditinjau dari sisi party identification, (suka/tidak suka) dari seseorang terhadap satu partai atau kelompok politik tertentu, Biasanya ditentukan oleh proses panjang yang melibatkan diri dan lingkunganya, hal inilah yang kemudian memunculkan massa fanatik dari salah satu Partai. Massa fanatik biasanya mucul dari lingkungan yang cenderung homogen, dengan tingkat kontrol sosial yang tinggi (misalnya di pedesaan dan Pondok Pesantren).
Massa fanatik biasanya tidak akan muncul pada kalangan pemilih pemula dengan tingkat intelektual dan lingkungan sosial yang lebih terbuka dan heterogen (kaum Kota, Pelajar, mahasiswa) dan mereka juga merupakan Floating Mass (massa Mengambang) yang biasanya belum menentukan pilihanya secara pasti. Pemilih pemula inilah yang kelak akan banyak merubah peta kekuatan Politik Lokal di Wonosobo. Pemilih Pemula biasanya cenderung memilih Partai secara lebih rasional, namun juga sering melakukan pilihan politik berdasarkan pada trendsetter (yang dimunculkan Partai Melalui Kampanye Politik di Media).
Analisis Kondisi Khas yang Terjadi Pada Partai Politik
Kondisi khas disini menunjuk pada suatu kondisi internal Partai yang mengalami situasi tidak biasa. Dalam Hal ini penulis mencontohkan Kondisi yang terjadi pada PKB. Dengan Kondisi Internal PKB di Tingkat Pusat yang sedang mengalami kegoncangan antara Kubu Muhaimin dan Gus Dur, hal ini akan menimbulkan efek buruk terhadap kepengurusan PKB di tingkat daerah termasuk di Kabupaten Wonosobo. Diakui atau tidak PKB sangat identik dengan Gus Dur sedangkan kepengurusan Legal PKB pada pemilu 2009 adalah Kepengurusan Kubu Muhaimin. Implikasinya adalah Massa PKB Wonosobo Pro Gus Dur tidak akan menyalurkan aspirasinya ke PKB melainkan akan Pindah ke Partai yang mempunyai karakteristik yang sama dengan PKB misalnya PKNU atau PPP. Bahkan apabila pendukung fanatik Gus Dur maka bisa juga para massa PKB di Kabupaten Wonosobo akan menyalurkan aspirasinya ke Partai Gerindra sebagaimana Anjuran Gus Dur.
Partai Politik di Kabupaten Wonosobo yang akan sangat diuntungkan dengan kondisi ini adalah PKNU, karena PKNU dianggap menjadi representasi baru bagi kaum Nahdiyyin untuk menyalurkan aspirasi Politiknya, disamping mempunyai karakteristik yang sama PKNU juga mempunyai struktur kepengurusan Partai (dari tingkat pusat sampai daerah) adalah mantan pengurus PKB, sehingga sudah ada ikatan emosional sebelumnya.
Kondisi Khas lainya yang terjadi akhir – akhir ini adalah tren meningkatnya jumlah suara partai Demokrat dan Partai Gerindra dalam beberapa survey. Gencarnya iklan Politik di media,dan sosok figur SBY dan Prabowo ditengarai sebagai faktor utama meningkatkan simpati dari para pemilih terutama pemilih non fanatik (biasanya pemilih pemula dan kaum terpelajar). Sedikit banyak hal ini akan mendongkrak perolehan suara kedua partai ini di Kabupaten Wonosobo. Namun hal ini juga harus di dukung figur dan kinerja politisi lokal dari Partai Demokrat dan Gerindra kabupaten Wonosobo. Figur politisi harus minimal dapat merepresentasikan figur SBY atau Prabowo, sedangkan kinerja dalam menjaring massa juga harus sampai menyentuh level tingkat desa. Tanpa dibarengi dengan itu semua maka akan sulit bagi Demokrat maupun Gerindra untuk eksis dalam kancah politik lokal di Wonosobo.
Sabtu, 14 Maret 2009
Mengukur Kekuatan Partai Politik di Wonosobo Pada Pemilu 2009
Kamis, 26 Februari 2009
MENUMBUHKAN MASYARAKAT POLITIK DI WONOSOSBO
Dalam pandangan Penulis, Kondisi masyarakat Desa di Wonososbo masih jauh dari kesan masyarakat politik yang mempunyai hak politik secara bebas dan berkualitas. Adanya momen Pilkada, Pemilu dan sebagainya tidak kemudian membuat masyarakat desa menjadi lebih cerdas ataupun mempunyai dawa tawar terhadap elit lokal, yang pada akhirnya meningfkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara individu maupun masyarakat secara umum.
Selamanya masyarakat desa di Wonosobo hanya menjadi obyek politik yang tak berkesudahan. Momen pemilu legislatif dijadikan sebagai ajang para petualang (baca :caleg) untuk membeli suara rakyat dengan recehan dan dengan dalih memberi sumbangan untuk pembangunan desa. Sebagai gantinya adalah suara dari masyarakat desa guna memenangkan ambisius pribadinya. Unsur Money Politik dan (tanpa disadari) perendahan terhadap martabat manusia terjadi dalam proses ini. Bantuan berupa uang tunai atau material dalam rangka pemenagan dalam kompetisi antar Caleg ini sebenarnya tidak seberapa dan kadangkala itu memang hak dari masyarakat desa (karena sebenarnya uang yang dibagikan adalah uang penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD yang mencalonkan kembali). Inilah yang menyebabkan pembangunan desa di Wonososbo mandeg dan tidak komprehensif. Masyarakat buta tentang itu semua, karena memang dibutakan oleh elit lokal. Herannya setiap masa pemilu Para politisi lokal ini sangat rajin turun ke desa, sedangkan ketika pada hari-hari biasa(dimana justru kadang rakyat membutuhkan bantuan) mereka seakan hilang tenggelam ke dasar bumi!!.
Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Banyak alternatif jawaban untuk menjawab fenomena ini. Namun penulis coba mengulas dari satu sisi saja yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam kehidupan politik yang sebenarnya. Masyarakat desa belum menjadi masyarakat politik. Dalam setting demokrasi, masyarakat politik adalah sebuah arena dimana masyarakat mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara. Salah satu sarana dalam mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara adalah melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, warga masyarakat bisa berpartisipasi secara bebas menyalurkan pilihannya untuk menentukan pimpinannya. Dalam konteks Good Governance membutuhkan tampilnya masyarakat politik yang demokratis, yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan negara, berbasis pada masyarakat sipil, dan mampu melakukan kontrol terhadap negara (AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003 : 24).
Untuk menuju masyarakat politik yang hakiki maka masyarakat desa harus didukung dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Karena kondisi kemiskinan akan berkorelasi positif dengan kebodohan dan keterbelakangan, inilah yang mejadi kelemahan utama sehingga masyarakat desa tak berdaya dalam melakukan daya tawar dengan elit lokal.
Bagaimana Solusinya?
Dalam sejarah demokrasi di berbagai negara, civil society merupakan salah satu satu pilar penentu bagi bekerjanya suatu mekanisme sosial dan poltik yang demokartis. Di dalam Civil society hadir dalam asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi independen yang mampu membangun kemandirian sosialnya dan lepas dari kepentingan negara. Dalam banyak kasus transisi menuju demokrasi terbukti bahwa organisasi – organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah menjadi salah satu elemen yang mampu mendorong penguatan civil society.
Organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga pembangunan non pemerintah (LSM) ini merupakan potensi alternatif yang cukup penting, karena memiliki beberapa ciri dan keunggulan yang lebih cocok untuk menjangkau lapisan masyarakat tingkat bawah yang serba miskin kondisi sosial ekonominya. Organisasi-organisasi tersebut karena berasal dari dan tumbuh di tengah masyarakat, maka umumnya lebih mampu berinteraksi secara wajar dan akrab dengan berbagai kelompok masyarakat juga di tingkat bawah. Mungkin ciri paling baik yang diharapkan dari sebuah lembaga organisasi lokal adalah desentralisasi dan keluwesan yang memungkinkan kemampuan untuk menanggapi masalah yang muncul tiba-tiba.
Kalau kelompok-kelompok swadaya terbentuk, masyarakat miskin pedesaan akan lebih terorganisir dan lebih sadar akan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial, politik dan lebih percaya diri dalam menuntut distribusi sumber daya yang lebih adil. Sebagian besar kemiskinan sebenarnya bersifat struktural dan usaha untuk memperbaiki posisi kaum miskin dapat menyebabkan reaksi dari pihak-pihak yang terancam.
Oleh karena itu kaum miskin memerlukan dukungan dari luar untuk mendorong perubahan. LSM lokal dapat memainkan peranan pendukung dalam usaha mengatasi kendala-kendala itu. LSM lokal dalam membantu kaum miskin pedesaan harus dapat meminimalisasi reaksi buruk dari elite lokal karena bagaimanapun kerjasama harus tetap dikembangkan dengan elit lokal (Setara dan saling menguntungkan). Usaha LSM Lokal untuk memajukan bentuk pembangunan yang swadaya dan merata jelas akan menemui perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mencari dukungan dari para pemegang kekuasaan lokal yang kepentingannya mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan swadaya serta pengorganisasian kaum miskin pedesaan.
Dalam upaya menciptakan demokratisasi di Desa, peran LSM Lokal sangat signifikan dalam menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan eksistensinya baik sebagai masyarakat sosial, masyarakat ekonomi dan masyarakat politik. Dengan demikian kehidupan demokrasi yang hakiki dapat terwujud, karena pada hakekatnya demokrasi membutuhkan adanya masyarakat politik yang bebas dari tekanan apapun. Maka dari itu dengan adanya pendampingan LSM desa diharapkan mulai memahami dan menjalankan fungsinya sebagai masyarakat politik.
LIBERALISM
Liberalism has had a profound impact on the shape of all modern industrial societies. It has championed limited government scientific rationality, believing individuals should be free from arbitrary state power, persecution and superstition. It has advocated political freedom, democracy and constitutionally guaranteed right, and privileged the liberty of the individual and equality before the law. Liberalism has also argued for individual competition in civil society and claimed that market capitalism best promotes the general welfare by most efficiently allocating scarce resources within society. To the extent that its ideas have been realized in recent democratic transitions in both hemispheres and manifested in the globalization of the world economy, liberalism clearly remains a powerful and influential doctrine.
However, according to C.B. Macpherson there is a tension within liberal thought between two conception of the human condition.
The first of this is the liberal individualist concept of man as essentially a consumer of utilities, and infinite desirer and infinite appropriator. This concept was fitting, even necessary, for the development of the capitalist market society, from the seventeenth century on: it antedates the introduction of democratic principles and institution, which did not amount to anything before the nine teens century. The order is the concept of man as an enjoyer and exerter of his uniquely human attributes or capacities, a view which began to challenge the market view in the mid nineteenth century and soon became and integral part of the justitying theory of liberal democracy.
These two strands within the liberal tradition – between the market view of human being as consumers maximizing their utilities and the ethical view of human striving to the realize their potential – are defining characteristic of the species. But as views of the human essence they also remain largely irreconciled. They form two quite distinct and at times contradictory sub traditions within a broad philosophical outlook. Consequently their underlying principles and the tension between them must form the organizing themes of any assessment of liberalism’s contribution to international thought.
After the Colt war
The demise of Soviet Communism at the beginning of the 1990s enhanced the influence of liberal theories of international relations within the academy, a theoretical tradition long though to have been discredited by perspectives which emphasis the recurrent features of international relations. In a confident reassertion of the teleology of liberalism, Fukuyama claimed that the collapse of the Soviet Union proved that liberal democracy hat no serious ideological competitor: it was ‘the end point of mankind’s ideological evolution’ and the ‘final form of human government’. It is an argument that has been strengthened by recent transition to democracy in Africa, East Asia and Latin America.
For Fukuyama the end of the Cold War represented the triumph of the ‘ideal state’ and a particular form of political economy, ‘liberal capitalist, which ‘cannot be improved upon’: there can be ‘no further progress in the development of underlying principles and institutions’. According to Fukuyama, the end of the East-West conflict confirmed that liberal capitalism was unchallenged as a model of, and endpoint for, human kid’s political and economic development. Like many liberal’s he sees history as progressive, linear and ‘directional’ and is convinced that ‘there is a fundamental process at work that dictate a common evolutionary pattern for all human societies- in short, something like a Universal History of mankind in the direction of liberal democracy.
Fukuyama’s belief that western forms of government and political economy are the ultimate destination which the entire human race will eventually reach poses a number of challenges for orthodoxy within International Relations. First, his claim that political and economic development always terminates at liberal-capitalist democracy assumes that the non-western world is striving to imitate the western route to modernization : to put in another way, that the western path to modernity no longer faces a universal challenge of the kind passed by communism, and will eventually command global consent.
Liberal Internationalism: Inside Looking Out
Fukuyama revives a long held view amongst liberal internationalists that the spread of legitimate domestic political orders will eventually bring an end to international conflict. This neo-Kantian position assumes that particular states, with liberal-democratic credentials, constitute ideal which the rest of the world will emulate. Fukuyama is struck by the extent to witch liberal democracies have transcended their violent instinct and institutionalized norms which pacify relation between each other. He is particularly impressed with the emergence of shared principles of legitimacy amongst the great powers, a trend which can be expected to continue now that the ideological contest of the Cold War has passed into history. The projection of liberal-democratic principles to the international realm is said to provide the best prospect for a peaceful world order because ‘a world made up of liberal democracies …should have much less incentive for war, since all nations would reciprocally recognize one another’s legitimacy.
This approach is rejected by neo-realists who claim that the moral’ aspirations of states are thwarted by the absence of an overarching authority which regulates heir behavior towards each other. The anarchical nature of the international system homogenises foreign policy behavior by socialising states into the system of power politics The requirements of strategic power and security are paramount in insecure world, and they soon override the ethical pursuits of states, regardless of their domestic political complexions, Waltz for example, highlights the similarity of for eign policy behavior amongst states with diverse political orders, and argues that if any state was to become a model for the rest of the world one would have to conclude that ‘most of impetus behind foreign policy is internally generated’. The similarity of United State and soviet forieger policy during the Cold War would suggest that this is unlikely, and that this common location in international system is a superior explanation.
