Dalam pandangan Penulis, Kondisi masyarakat Desa di Wonososbo masih jauh dari kesan masyarakat politik yang mempunyai hak politik secara bebas dan berkualitas. Adanya momen Pilkada, Pemilu dan sebagainya tidak kemudian membuat masyarakat desa menjadi lebih cerdas ataupun mempunyai dawa tawar terhadap elit lokal, yang pada akhirnya meningfkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara individu maupun masyarakat secara umum.
Selamanya masyarakat desa di Wonosobo hanya menjadi obyek politik yang tak berkesudahan. Momen pemilu legislatif dijadikan sebagai ajang para petualang (baca :caleg) untuk membeli suara rakyat dengan recehan dan dengan dalih memberi sumbangan untuk pembangunan desa. Sebagai gantinya adalah suara dari masyarakat desa guna memenangkan ambisius pribadinya. Unsur Money Politik dan (tanpa disadari) perendahan terhadap martabat manusia terjadi dalam proses ini. Bantuan berupa uang tunai atau material dalam rangka pemenagan dalam kompetisi antar Caleg ini sebenarnya tidak seberapa dan kadangkala itu memang hak dari masyarakat desa (karena sebenarnya uang yang dibagikan adalah uang penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD yang mencalonkan kembali). Inilah yang menyebabkan pembangunan desa di Wonososbo mandeg dan tidak komprehensif. Masyarakat buta tentang itu semua, karena memang dibutakan oleh elit lokal. Herannya setiap masa pemilu Para politisi lokal ini sangat rajin turun ke desa, sedangkan ketika pada hari-hari biasa(dimana justru kadang rakyat membutuhkan bantuan) mereka seakan hilang tenggelam ke dasar bumi!!.
Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Banyak alternatif jawaban untuk menjawab fenomena ini. Namun penulis coba mengulas dari satu sisi saja yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam kehidupan politik yang sebenarnya. Masyarakat desa belum menjadi masyarakat politik. Dalam setting demokrasi, masyarakat politik adalah sebuah arena dimana masyarakat mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara. Salah satu sarana dalam mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara adalah melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, warga masyarakat bisa berpartisipasi secara bebas menyalurkan pilihannya untuk menentukan pimpinannya. Dalam konteks Good Governance membutuhkan tampilnya masyarakat politik yang demokratis, yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan negara, berbasis pada masyarakat sipil, dan mampu melakukan kontrol terhadap negara (AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003 : 24).
Untuk menuju masyarakat politik yang hakiki maka masyarakat desa harus didukung dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Karena kondisi kemiskinan akan berkorelasi positif dengan kebodohan dan keterbelakangan, inilah yang mejadi kelemahan utama sehingga masyarakat desa tak berdaya dalam melakukan daya tawar dengan elit lokal.
Bagaimana Solusinya?
Dalam sejarah demokrasi di berbagai negara, civil society merupakan salah satu satu pilar penentu bagi bekerjanya suatu mekanisme sosial dan poltik yang demokartis. Di dalam Civil society hadir dalam asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi independen yang mampu membangun kemandirian sosialnya dan lepas dari kepentingan negara. Dalam banyak kasus transisi menuju demokrasi terbukti bahwa organisasi – organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah menjadi salah satu elemen yang mampu mendorong penguatan civil society.
Organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga pembangunan non pemerintah (LSM) ini merupakan potensi alternatif yang cukup penting, karena memiliki beberapa ciri dan keunggulan yang lebih cocok untuk menjangkau lapisan masyarakat tingkat bawah yang serba miskin kondisi sosial ekonominya. Organisasi-organisasi tersebut karena berasal dari dan tumbuh di tengah masyarakat, maka umumnya lebih mampu berinteraksi secara wajar dan akrab dengan berbagai kelompok masyarakat juga di tingkat bawah. Mungkin ciri paling baik yang diharapkan dari sebuah lembaga organisasi lokal adalah desentralisasi dan keluwesan yang memungkinkan kemampuan untuk menanggapi masalah yang muncul tiba-tiba.
Kalau kelompok-kelompok swadaya terbentuk, masyarakat miskin pedesaan akan lebih terorganisir dan lebih sadar akan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial, politik dan lebih percaya diri dalam menuntut distribusi sumber daya yang lebih adil. Sebagian besar kemiskinan sebenarnya bersifat struktural dan usaha untuk memperbaiki posisi kaum miskin dapat menyebabkan reaksi dari pihak-pihak yang terancam.
Oleh karena itu kaum miskin memerlukan dukungan dari luar untuk mendorong perubahan. LSM lokal dapat memainkan peranan pendukung dalam usaha mengatasi kendala-kendala itu. LSM lokal dalam membantu kaum miskin pedesaan harus dapat meminimalisasi reaksi buruk dari elite lokal karena bagaimanapun kerjasama harus tetap dikembangkan dengan elit lokal (Setara dan saling menguntungkan). Usaha LSM Lokal untuk memajukan bentuk pembangunan yang swadaya dan merata jelas akan menemui perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mencari dukungan dari para pemegang kekuasaan lokal yang kepentingannya mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan swadaya serta pengorganisasian kaum miskin pedesaan.
Dalam upaya menciptakan demokratisasi di Desa, peran LSM Lokal sangat signifikan dalam menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan eksistensinya baik sebagai masyarakat sosial, masyarakat ekonomi dan masyarakat politik. Dengan demikian kehidupan demokrasi yang hakiki dapat terwujud, karena pada hakekatnya demokrasi membutuhkan adanya masyarakat politik yang bebas dari tekanan apapun. Maka dari itu dengan adanya pendampingan LSM desa diharapkan mulai memahami dan menjalankan fungsinya sebagai masyarakat politik.
Kamis, 26 Februari 2009
MENUMBUHKAN MASYARAKAT POLITIK DI WONOSOSBO
LIBERALISM
Liberalism has had a profound impact on the shape of all modern industrial societies. It has championed limited government scientific rationality, believing individuals should be free from arbitrary state power, persecution and superstition. It has advocated political freedom, democracy and constitutionally guaranteed right, and privileged the liberty of the individual and equality before the law. Liberalism has also argued for individual competition in civil society and claimed that market capitalism best promotes the general welfare by most efficiently allocating scarce resources within society. To the extent that its ideas have been realized in recent democratic transitions in both hemispheres and manifested in the globalization of the world economy, liberalism clearly remains a powerful and influential doctrine.
However, according to C.B. Macpherson there is a tension within liberal thought between two conception of the human condition.
The first of this is the liberal individualist concept of man as essentially a consumer of utilities, and infinite desirer and infinite appropriator. This concept was fitting, even necessary, for the development of the capitalist market society, from the seventeenth century on: it antedates the introduction of democratic principles and institution, which did not amount to anything before the nine teens century. The order is the concept of man as an enjoyer and exerter of his uniquely human attributes or capacities, a view which began to challenge the market view in the mid nineteenth century and soon became and integral part of the justitying theory of liberal democracy.
These two strands within the liberal tradition – between the market view of human being as consumers maximizing their utilities and the ethical view of human striving to the realize their potential – are defining characteristic of the species. But as views of the human essence they also remain largely irreconciled. They form two quite distinct and at times contradictory sub traditions within a broad philosophical outlook. Consequently their underlying principles and the tension between them must form the organizing themes of any assessment of liberalism’s contribution to international thought.
After the Colt war
The demise of Soviet Communism at the beginning of the 1990s enhanced the influence of liberal theories of international relations within the academy, a theoretical tradition long though to have been discredited by perspectives which emphasis the recurrent features of international relations. In a confident reassertion of the teleology of liberalism, Fukuyama claimed that the collapse of the Soviet Union proved that liberal democracy hat no serious ideological competitor: it was ‘the end point of mankind’s ideological evolution’ and the ‘final form of human government’. It is an argument that has been strengthened by recent transition to democracy in Africa, East Asia and Latin America.
For Fukuyama the end of the Cold War represented the triumph of the ‘ideal state’ and a particular form of political economy, ‘liberal capitalist, which ‘cannot be improved upon’: there can be ‘no further progress in the development of underlying principles and institutions’. According to Fukuyama, the end of the East-West conflict confirmed that liberal capitalism was unchallenged as a model of, and endpoint for, human kid’s political and economic development. Like many liberal’s he sees history as progressive, linear and ‘directional’ and is convinced that ‘there is a fundamental process at work that dictate a common evolutionary pattern for all human societies- in short, something like a Universal History of mankind in the direction of liberal democracy.
Fukuyama’s belief that western forms of government and political economy are the ultimate destination which the entire human race will eventually reach poses a number of challenges for orthodoxy within International Relations. First, his claim that political and economic development always terminates at liberal-capitalist democracy assumes that the non-western world is striving to imitate the western route to modernization : to put in another way, that the western path to modernity no longer faces a universal challenge of the kind passed by communism, and will eventually command global consent.
Liberal Internationalism: Inside Looking Out
Fukuyama revives a long held view amongst liberal internationalists that the spread of legitimate domestic political orders will eventually bring an end to international conflict. This neo-Kantian position assumes that particular states, with liberal-democratic credentials, constitute ideal which the rest of the world will emulate. Fukuyama is struck by the extent to witch liberal democracies have transcended their violent instinct and institutionalized norms which pacify relation between each other. He is particularly impressed with the emergence of shared principles of legitimacy amongst the great powers, a trend which can be expected to continue now that the ideological contest of the Cold War has passed into history. The projection of liberal-democratic principles to the international realm is said to provide the best prospect for a peaceful world order because ‘a world made up of liberal democracies …should have much less incentive for war, since all nations would reciprocally recognize one another’s legitimacy.
This approach is rejected by neo-realists who claim that the moral’ aspirations of states are thwarted by the absence of an overarching authority which regulates heir behavior towards each other. The anarchical nature of the international system homogenises foreign policy behavior by socialising states into the system of power politics The requirements of strategic power and security are paramount in insecure world, and they soon override the ethical pursuits of states, regardless of their domestic political complexions, Waltz for example, highlights the similarity of for eign policy behavior amongst states with diverse political orders, and argues that if any state was to become a model for the rest of the world one would have to conclude that ‘most of impetus behind foreign policy is internally generated’. The similarity of United State and soviet forieger policy during the Cold War would suggest that this is unlikely, and that this common location in international system is a superior explanation.
EKONOMI POLITIK
- Market-frendly-à Liberal model
- State Interventionà Protection of infant Industry.
- Weak & subordinated Civil Societyà Social Capital.
- Close Instituanilizet Links between the Elite Bureaucracy and Private Business for Consultation and Cooperationà Democratic development State.
- Work Bank Financial Crisis.
Penjelasan
Market friendlyà Liberal model, dalam model liberal peranan negara seharusnya sangat terbatas. Banyak bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi sengaja maupun tidak sengaja, telah membatasi pasar. Pasar yang baik adalah pasar yang bersahabat dan terbuka secara liberal bagi masyarakat internasional untuk pengembangan pasar secara global.
East Asia Miracleà Japanese MITI, keajaiban-keajaiban yang lahir dan muncul di asia timur sangatlah ditentukan oleh kemampuan industri dan perdagangan internasional yang diatur dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini mentri industri dan perdagangan internasional Jepang. Hal ini merupakan suatu kekuatan bagi kemajuan industri dan perdagangan di kawasan asia timur seperti Jepang, Korea, Thailand yang muncul sebagai negara industri maju.
State Interventionà Protection of infant Industry, peranan atau intervensi Negara sebenarnya sangat dibutuhkan dalam batas-batas tertentu untuk memproteksi industri dan untuk melindungi hak milik, dan mencegah persaingan tidak sehat atau munculnya praktek monopoli didalam pasar. Namun yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan negara yang bertujuan untuk memproteksi hak-hak industri untuk menghindari sistem persaingan yang tidak sehat dalam pasar dan produksi. Keuntungan dari adanya proteksi dalam bentuk peningkatan pendapatan produksi dan perluasan lapangan kerja sangat mudah dilihat oleh kelompok-kelompok untuk memperjuangkan upaya pengurangan persaingan dengan barang import.
Weak & subordinated Civil Societyà Social Capital, Dalam kondisi ini apabila kita kaitkan dengan persaingan ekonomi yang terdapat dalam kehidupan suatu negara maka masyarakat memiliki suatu kelemahan yang pada akhirnya dapat di eksploitasi atau terjadinya penindasan yang dilakukan oleh kaum pemilik modal dalam kehidupan negara yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena adanya Weak & subordinated Civil Society atau kelemahan yang dialami oleh masayarakat sipil untuk tidak dapat bersaing secara ketat dalam dunia perekonomian akibatnya masyarakat yamg dianggap lemah dari sisi modal atau financial akan tetap didominasi oleh mereka-mereka yang dianggap mampu dan mamiliki kekuatan dari sisi financial untuk menguasai dalam bidang ekonomi.
Close Instituanilzed link between the Elite Bureaucracy and Private Business for Consultation and Cooperation à Democratic
Dalam konteks ini terdapat hubungan institusi yang tertutup antara elit birokrasi dengan pengusaha dalam hal konsultasi dan kerja sama, maka sangat diperlukan adanaya Democratic Developmental State dalam kehidupan negara artinya perlu adanya semacam status pengembangan demokrasi yang baik antara elit birokrasi dan pengusaha dalam kehidupan negara sehingga terjalin keterbukaan dalam dunia perekonomian yang terdapat dalam kehidupan negara tersebut.
Financial Crisis à World Bank
Krisis financial dalam kehidupan suatu negara dapat terjadi disebabkan karena adanya fluktuasi naik turunya nilai mata uang dolar terhadap nilai mata uang dari negara yang bersangkuatan misalnya Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ditandai krisis maka bagimana peran dari Bank Dunia dalam memberikan bantuan kepada negara dengan tujuan utamanya adalah untuk menjamin adanya pemulihan kembali kondisi kehidupan negara dari lingkaran krisis yang dialaminya maka antara Financial Crisis and World Bank memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan suatu negara.
